Mendikbud Ungkap Dampak Negatif Belajar Daring pada Anak

Mendikbud Ungkap Dampak Negatif Belajar Daring pada Anak

Mendikbud Ungkap Dampak Negatif Belajar Daring pada Anak

Mendikbud Ungkap Dampak Negatif Belajar Daring pada Anak – pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Manajemen System (LMS). Seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya.

Berbeda dengan daring, sistem pembelajaran luring merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka. Menurut KBBI Kemendikbud, luring adalah akronim dari luar jaring(an); terputus dari jejaring komputer. Misalnya, saat siswa dan mahasiswa belajar melalui buku pegangan siswa atau mahasiswa dan tenaga pengajar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar secara daring yang telah berjalan kurang lebih sembilan bulan banyak Daftar Sbobet88 menimbulkan dampak negatif pada anak.

“Semakin lama tidak terjadi pembelajaran tatap muka, semakin besar dampak pada anak,” kata Nadiem dalam Rakornas Pembukaan Sekolah pada Masa Pandemi COVID-19 KPAI secara daring, Senin (30/11/2020).

1. Anak berisiko mengalami kekerasan

Nadiem mencontohkan PJJ membuat anak berisiko putus sekolah. Sebab anak terpaksa bekerja membantu keuangan keluarga. Selain itu PJJ juga membuat anak terkendala dengan tumbuh kembang anak, baik dari kognitif maupun dari perkembangan karakter serta perkembangan psikososial dan juga kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga.

“Banyak sekali anak mengalami kekerasan dari orangtua tanpa terdeteksi oleh guru,” ucap Nadiem.

2. Pembelajaran tatap muka dimulai Januari 2021

Karena itu, menurut Nadiem, pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

“Hasil evalusi sebagai dasar untuk penyesuaian surat keputusan bersama (SKB) empat menteri di masa pandemik dengan memberikan izin pembelajaran tatap muka (PTM) yang bisa dilakukan mulai dari Januari 2021,” katanya.

3. Pembelajaran tatap muka keputusan pemerintah daerah

Nadiem mengatakan pemberitahuan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dilakukan jauh hari agar pemerintah daerah bersiap dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung.

“Saya menyampaikan pembelajaran tatap muka atau PPM pada Januari 2021 bukan tanpa syarat yang ketat,” katanya.

Syarat tersebut antara lain adanya izin dari pemerintah daerah atau Kemenag serta izin dari satuan dan orangtua, tidak harus selalu tingkat kabupaten dan kota, namun bisa tingkat Kecamatan Kelurahan dan desa semuanya, tergantung keputusan dari pada pemerintah daerah.

4. Orangtua memiliki hak penuh menentukan anak masuk sekolah

Nadiem menambahkan, selain pemerintah daerah, komite sekolah dan orangtua memiliki hak penuh untuk menentukan apakah anaknya masuk sekolah atau tidak.

“Apabila diberikan daftar periksa dan tidak terpenuhi maka pembelajaran dari rumah dilanjutkan, namun bila syarat terpenuhi maka peserta didik dapat memulai pendidikan tatap muka,” katanya.

Nadiem memastikan, bagi orangtua yang tidak mengizinkan anaknya bersekolah tatap muka, maka akan tetap difasilitasi oleh pihak sekolah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *